Diduga Rambah Perhutanan Sosial, Dishut Provinsi Sumut Akan Laporkan Pengusaha Sawit ke Polda



Wartapalapa.com, Medan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat penyelesaian konflik antara Kelompok Tani Nipah Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dengan pengusaha perkebunan sawit Immanuel Sibuea yang berdiri diatas areal Perhutanan Sosial, di Aula Dishut Provsu di Jalan Sisingamangaraja Km 5,5 No 14 Marindal, Medan, Selasa (16/02/2021) sore

Dalam pertemuan itu, selain menyampaikan penyelesaian persoalan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ketua dan Anggota Kelompok Tani Nipah kepada pekerja perkebunan sawit, Kepala Dinas Kehutanan Provsu Ir Herianto MSi juga menyampaikan terkait status 65 hektar lahan sawit  yang berada di areal perhutanan sosial yang dikelola kelompok tani seluas 242 hektar.

Tak hanya itu, Herianto juga menegaskan, akan mengambil sikap tegasnya kepada pihak Immanuel Sibuea untuk menyampaikan pengaduan terhadap Immanuel Sibuea ke Poldasu. "Jika dalam 7 hari ini pihak Immanuel Sibuea tidak dapat menunjukkan alas hak atas tanahnya yang otentik, kami akan mengambil sikap tegas dan melaporkannya ke Poldasu, terkait penguasaan dan pengusahaan kawasan hutan tanpa hak," tegasnya.

Melalui Kabid Penatagunaan Kawasan Hutan (PKH) Dishut Provsu Joner ED Sipahutar, Herianto menyampaikan, bahwa sejak tanggal 24 Juni 2018 silam, lahan perkebunan sawit itu ditetapkan masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Tetap, seiring dengan dikeluarkannya SK.6187/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) antara Kelompok Tani Nipah Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah-1 Stabat.

 


Joner menambahkan, sesuai Permenhut No P.44 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Pasal 57, Terhadap hak atas tanah yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sebelum

diterbitkannya peta register hutan, penunjukan parsial, Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan (RPPH)/Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang merupakan lampiran dari Keputusan Menteri Pertanian/Kehutanan tentang penunjukan areal hutan di provinsi merupakan kawasan hutan, maka hak atas tanah diakui dan dikeluarkan keberadaannya dari kawasan hutan.

"Itupun yang bersangkutan harus bisa menunjukkan bukti alas haknya, baru bisa arealnya itu dikeluarkan dari kawasan hutan tersebut. Selama 3 tahun sejak ditetapkannya areal sawit itu masuk dalam kawasan hutan produksi, pihak kebun hingga saat ini belum menunjukkan alas haknya," sambung Joner.

Manajer Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut Khairul Bukhar yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan, konflik itu seharusnya dijadikan pemerintah sebagai momentum untuk penyelesaian kinflik perhutanan sosial lainnya, serta bagaimana penegakan hukum dapat berjalan, jika perambahan hutan terus berlanjut yang mengakibatkan kinflik berkepanjangan.

Ari berharap, agar Dishut Provsu dapat terlibat langsung dalam kasus yang sedag dialami Kelompok Tani Nipah yang selama ini sudah membantu pemerintah untuk melakukan pemulihan kawasan hutan. "Penahanan anggota kelompok tani itu diduga sangat dipaksakan. Seperti ada udang di balik batu. Karena mereka belum pernah diperiksa, terkait tuduhan yang disampaikan Harno Simbolon," katanya.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kahutanan menebutkan bahwa setiap orang dilarang antara lain : Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, serta Merambah kawasan hutan, dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d. Diancam dengan pidana penjara paling 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). "Jadi, pengelola kawasan hutan harus memiliki izin," pungkas Ari.

Anggota DPRD Langkat dari Fraksi PDI Perjuangan Sadrak H Manurung menyepakati bahwa, akar persoalan dari masalah tersebut adalah status lahan sawit yang berada di areal Perhutanan Sosial yang dikelola kelompok tani. "Selama masalah status lahan belum ada penegasan, maka konflik akan terus berlanjut,' kata Sandrak.

"Negara harus melindungi mereka (kelompok tani), karena mereka yang membantu pemerintah menjaga, merawat dan merehebilitasi hutan sesuai dengan mandat yang mereka terima. Jika pemerintah lemah, maka negara bisa hancur. Kita harapkan agar kedua pihak dapat berdamai dan mencabut laporannya terkait kasus penganiyaan itu," tegas Sadrak

Direktur Yayasan Srikandi Lestari Sumiati Surbakti medesak Pemerintah, dalam hal ini Dishut Provinsi Sumut untuk mengusut dan menindak tegas oknum perambah hutan. Karena, kasus yang dialami Ketua dan Anggota Kelompok Tani Nipah tidak terpisahkan dari kawasan hutan yang mereka kelola yang selalu bergesekan degan pengusaha sawit di areal itu.

"Kalaulah masih tetap ditarik pada persoalan pidana murni, dapat dianalogikan bahwa Ketua dan Anggota Kelompok Tani Nipah memukul maling atau orang asing yang masuk ke wilayah mereka, lalu mereka dipidana, sementara malingnya bebas," ketus wanita yang akrab disapa Mimi itu.

Pada kesempatan itu, Kadiv SDM LBH Medan M Ali Nafiah SH selaku kuasa hukum Kelompok Tani Nipah, memohon kepada Kadishut Provsu dan KPH Wilayah-I Stabat agar berkenan menguatkan permohonan penangguhan penahanan yang disampaikan oleh LBH Medan ke Kapolsek Tanjung Pura dan di tembuskan ke Kapolres Langkat, terkait kasus yang dialami kliennya.

"Kelompok Tani Nipah bersedia bersamai, sepanjang pihak perkebunan sawit Immanuel Sibuea mampu menunjukkan alas hak atas tanahnya secara otentik. Dengan atau tanpa itikad baik pemilik kebun sawit, kami tetap bermohon kepada Dishut Provsu dan KPH Wilayah-I Stabat untuk menguatkan penanggung penahanan klien kami," kata Ali.

Pertemuan yang difasilitasi Dishut Provsu itu terkesan tidak dihargai dan dihormati oleh pihak kuasa hukum Immanuel Sibuea yang turut hadir disana. Mereka melakukan walk out saat pertemuan itu diskorsing, sembari menunggu itikad baik Immanuel Sibuea untuk berdamai dengan Kelompok Tani Nipah. (AVID)

Teks foto: Kadishut Provinsi Sumut Ir Herianto MSi memimpin rapat penyelesaian konflik antara Kelompok Tani Nipah dengan pengusaha sawit. (AVID)

Posting Komentar

0 Komentar